kajibanding dilaksanakan pada hari rabu, 21 maret 2018 ke puskesmas tegalrejo, diawali pukul 08.30 dengan kegiatan penyambutan dan presentasi profil puskesmas tegalrejo dan pelayanan unggulan yang ada yaitu klinik berhenti merokok dan pelayanan si embul, yaitu pelayanan pemeriksaan kepada balita usia 6 bulan oleh kepala puskesmas telogorejo
LAPORAN HASIL KEGIATAN STUDY BANDING PELAKSANAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH BLUD DINAS KESEHATAN KABUPATEN PANDEGLANG KE DINAS KESEHATAN KABUPATEN GIANYAR PROVINSI BALI DINAS KESEHATAN KABUPATEN PANDEGLANG PROVINSI BANTEN TAHUN 2014 PENDAHULUAN I. Latar Belakang Reformasi keuangan negara mengamanatkan pergeseran sistem penganggaran dari tradisional menjadi pengganggaran berbasis kinerja, agar penggunaan dana pemerintah menjadi berorientasi pada output. Perubahan ini sangat penting karena kebutuhan dana yang makin tinggi tetapi sumber daya pemerintah terbatas. Penganggaran ini dilaksanakan oleh pemerintahan modern di berbagai negara. Mewirausahakan pemerintah enterprising the government adalah paradigma untuk mendorong peningkatan pelayanan oleh pemerintah. Penganggaran berbasis kinerja dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 68 dan Pasal 69 memberikan arahan baru bahwa instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberi pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan mengutamakan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas. Prinsip-prinsip pokok yang tertuang dalam kedua undang-undang tersebut menjadi dasar instansi pemerintah untuk menerapkan pengelolaan keuangan BLU. BLU diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam pembaharuan manajemen keuangan sektor publik, demi meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. BLU diperlukan dengan pertimbangan dapat dilakukan peningkatan pelayanan instansi Pemerintah kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan Bangsa, Instansi Pemerintah dapat memperoleh fleksibilits dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktifitas dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat, dan dapat dilakukan pengamanan astas aset negara yang dikelola instansi terkait. Sebagai tindak lanjut peraturan di atas, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang menjadi dasar dalam penerapan pengelolaan keuangan bagi Badan Layanan Umum Daerah BLUD. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang ingin menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan – Badan Layanan Umum Daerah PPK-BLUD harus memenuhi persyaratan subtantif, teknis dan administratif. Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang sebagai SKPD yang membawahi 36 UPT Puskesmas menilai penerapan BLUD perlu dilaksanakan dan diterapkan serta menjadikan UPT Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah untuk peningkatan pelayanan Instansi dilingkungan Dinas Kesehatan dalam memberikan pelayanan pada masyarakat dan memberikan keleluasaan pada UPT Puskesmas dalam pengelolaan Aset dan keuangan. Maka dengan itu dilakukan Study Banding ke Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar yang telah melaksanakan proses pengalihan UPT Kesmas Menjadi PPKBLUD. Yang dilaksanakan selama 3 hari sejak tanggal 4 Juni 2014 s/d 6 Juni 2014. II. KONDISI KABUPATEN PANDEGLANG 1. Letak Geografis Kabupaten Pandeglang secara geografis terletak pada 6 021 - 7010’ Lintang Selatan dan 104048’’-106011’ Bujur Timur, memiliki luas Km2 ha, atau 29,98% dari luas Provinsi Banten. Kota Pandeglang sebagai Ibukota Kabupaten terletak pada jarak 23 km dari Ibukota Propinsi Banten Serang dan 111 km Ibukota Negara, bulan juli 2007 Kabupaten Pandeglang dibagi menjadi 35 kecamatan dengan duatambahan kecamatan yaitu Kecamatan Majasari dan Kecamatan Sobang. Kecamatan Cikeusik merupakan kecamatan terluas sekitar 322,76 km2 sedangkan kecamatan Labuan merupakan kecamatan terkecil dengan luas sekitar 15,66 km2. Secara umum keadaan morfologi Kabupaten Pandeglang terbagi atas empat kelompok besar, yaitu 1. Morfologi Mendatar 2. Morfologi Lembah 3. Morfologi Perbukitan 4. Morfologi Perbukitan Terjal Wilayah administrasipemerintahanKabupatenPandeglangterdiridariwilayahadminist rasiKecamatansebanyak 35 Kecamatan, wilayahDesasebanyak 326 desa dan 13 Kelurahan, dengan batas-batas administrasi Sebelahutara KabupatenSerang Sebelahselatan Samudera Indonesia Sebelahbarat SelatSunda Sebelahtimur KabupatenLebak Dari 35 Kecamatan wilayahadministrasipemerintahanKabupatenPandeglang, sarana Puskesmas sebanyak36sarana Puskesmas, dengan titik sarana puskesmas sebagai berikut Carita Jiput Labuan Cadasari Mandalaw angi Pulos ari Suk aratu Cikole Kd. Menes Bangkonol Pagadunga Kadom Hej Banjar n Cipeucang as Sak eti o Mekarjaya Cimanuk Cikedal Cisat a Pagelaran Bojong Panim bang Pat ia Pic ung Perdana Sindangresm i Sobang Cigeulis Angs ana Munjul Sum ur Cimanggu Cibaliung Cikeus ik Cibitung SumberData Sub. Bag. KesehatanKabupatenPandeglang Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Dinas 2. Kependudukan Salah satu sumber data kependudukan adalah Sensus Penduduk yang dilakukan oleh BPS atas nama Pemerintah setiap sepuluh tahun sekali yang jatuh pada tahun yang berakhiran dengan angka nol. Dasar hukum yang melandasinya adalah Undang-undang nomor 06 tahun 1997 tentang Statistik. Sumber lain adalah registrasi penduduk dan survei kependudukan. Registrasi penduduk dilaksanakan oleh kantor desa/kelurahan yang dikumpulkan setiap bulan berdasarkan Kepres nomor 52 tahun 1977. Dengan demikian data registrasi penduduk ini memiliki keterkaitan dengan tertib administrasi di desa/kelurahan. Hingga kini data statistik yang dihasilkan melalui registrasi belum dapat digunakan sebagai pembanding terhadap informasi yang diperoleh melalui sensus atau survei secara baik, walau demikian keterangan dari registrasi penduduk ini tetap berguna untuk mengikuti perkembangan kependudukan yang diharapkan muncul setiap tahun, sehingga informasi tersebut sangat berarti pada tahun-tahun antara dua sensus penduduk. 1. Jumlah, Distribusi, Persebaran dan Kepadatan Penduduk Berdasarkan data dari BPS penduduk Kabupaten Pandeglang pada tahun 2013 tercatat sebanyak dan perempuan sebanyak dengan rasio jenis kelamin sebesar Sebaran penduduk yang terdiri dari laki-laki relatif 105,09. tidak merata, Kecamatan dengan penduduk terbanyak yaitu kecamatan labuan dan penduduk terkecil yaitu kecamatan Keroncong, sementara untuk kepadatan penduduk berdasarkan prediksi BPS untuk tahun 2011 tercatat 422/km2. Berdasarkan hasil sensus penduduk pada tahun 2011, jumlah penduduk Kabupaten Pandeglang tercatat sebanyak 1,162,123jiwa. Selama periode 1990-2000 rata-rata LPP menunjukan angka sekitar 2,14% per tahun, sedangkan pada periode 2000-2010 rata-rata LPP mancapai 1,30%, berdasarkan data LPP di atas dimana pada periode 2000-2009 angkanya lebih kecil dibandingkan periode sebelumnya dan tahun 2011 sebesar Masalah kependudukan yang tampak terlihat secara kasat mata di Kabupaten Pandeglang adalah sebaran penduduk yang tidak merata. Persebaran penduduk yang tidak merata akan terkait dengan akses penduduk terhadap daya dukung lingkungan baik fisik maupun sosial yang tidak berimbang. Contoh nyata adalah perbedaan persebaran penduduk pada daerah perkotaan Urban dan pedesaan rural. Dampak dari ketidakseimbangan sebaran penduduk tersebut berakibat pada perbedaan tingkat kemudahan akses penduduk terhadap berbagai fasilitas baik fisik maupun sosial antara penduduk perkotaan dengan penduduk di pedesaan. Dengan luas wilayah sebesar km 2 dan jumlah penduduk sebanyak 1,162,123orang Data BPS, maka pada tahun 2011 setiap km2 wilayah di Kabupaten Pandeglang rata-rata ditempati oleh 423 jiwa. Kecamatan dengan kepadatan penduduk paling besar adalah Kecamatan Labuan per km2, sedangkan Kecamatan paling kecil kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Sumur, yaitu 89 jiwa per km 2 data tahun 2011. 2. Tingkat Pendidikan Pendidikan merupakan salah satu basic needs bagi setiap manusia, sehingga upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia SDM yang merupakan modal penggerak pembangunan Engine Development. Kemampuan baca tulis tercermin dari indikator Angka Melek Huruf. Penduduk berusia 10 tahun ke atas di Kabupaten Pandeglang yang sudah mampu membaca dan menulis huruf latin tahun 2011 mencapai 99,5%, sisanya 0,5% adalah penduduk yang tidak dapat membaca dan menulis buta huruf. Penduduk yang tidak bisa membaca dan menulis sebagian besar terkonsentrasi pada penduduk usia tua, yaitu penduduk yang berumur 45 tahun keatas. Gambaran mengenai perkembangan SDM dapat dilihat dari kualitas pendidikan penduduk usia 10 tahun sekolah anak di Kabupaten Pandeglang dapat terlihat dari Angka Partisipasi Sekolah APS usia SD/ Sederajat, SLTP? Sederajat maupun SLTA/ Sederajat. Angka ini menunjukan partisipasi anak pada usia sekolah yang bersekolah, baik pada usia SD 7-12 tahun, SLTP 13-15 tahun maupun SLTA 16-18 tahun. Angka ini juga menunjukan berapa besar keikutsertaan masyarakat dalam memanfaatkan program pendidikan yang ada. 3. KONDISI KESEHATAN III. SELAYANG PANDANG KABUPATEN GIANYAR 1. Visi Misi Kabupaten Gianyar a. Visi Visi Kabupaten Gianyar“Terwujudnya Gianyar Bersih, Alami, Giat, Berbudaya dan “BAGUS” Sejahtera Menuju Jagadhita”.Jagadhitayaitukemakmuran dan kebahagiaan setiap orang, masyarakat, maupun negara. b. Misi Misi Kabupaten Gianyar 1 Membangun pemerintahan yang bersih, responsif, berintegritas, profesional, dan berjiwa enterpreneur yang berorientasi pada pelayanan publik. 2 Gianyar yang bersih, hijau dan elok berdasarkan penerapan rencana tata ruang secara konsisten dan berwawasan lingkungan untuk mewujudkan gianyar yang alami dan terbebas dari masalah-masalah kependudukan, lingkungan dan sosial. 3 Menumbuhkan ethos dan sikap giat bekerja pada masyarakat dalam mengembangkan ekonomi kreatif dan usaha ekonomi kerakyatan berbasis pada produk unggulan daerah one village one product, melatih dan mengusahakan modal bagi komponen masyarakatuntuk menjadi enterpreneur. 4 Menumbuhkembangkan budaya masyarakat berbasis nilai kearifan lokal yang dapat menumbuhkan religiusitas, disiplin, kerja keras berorientasi pada prestasi dengan meningkatkan peranan desa pekraman, banjar, subak, sekaa dalam menjaga adat, budaya dan agama 5 Membangun pemerintahan yang bersih, responsif, berintegritas, profesional, dan berjiwa enterpreneur yang berorientasi pada pelayanan publik. 2. Letak Geografis Kabupaten Gianyar merupakan salah satu dari 9 Kab/Kota di Bali, terletak di Sebelah Timur Kota dari 7 Kecamatan 6 Kelurahan 64 Desa 505 Dusun/Banjar42 Lingkungan 271 Desa Adat 512 Subak Yeh 46 SubakAbian. Dengan Luas Wilayah 368 Km26,53 % luas wilayah Prov. Bali = Km2. 3. Kondisi Sosial Jumlah Penduduk Kabupaten Gianyar Per Oktober 2013 sebanyak jiwa dengan jumlah Laki-laki jiwa dan jiwa dengan Kepadatan / Km2 , Laju Pertumbuhan pertumbuhan penduduk Kabupaten Gianyar sebesar 2,22%Periode 2010 – Okt 2013. Laju Pertumbuhan Ekonomi & PDRB PerkapitaPertumbuhan ekonomi Gianyar tahun 2006 mengalami perlambatan sebagai dampak Bom Bali II dan kenaikan harga 2010 pencapaian pertumbuhan ekonomi Gianyar 6,11 % meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 5,93% . Pertumbuhan ekonomi Gianyar masih diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi Bali . Meningkatnya pencapaian makro ekonomi Gianyar memberikan trend yang sama pada PDRB per kapita di tahun 2010 mencapai juta meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai juta. 4. Kelembagaan Perangkat Daerah Kelembegaan perangkat Daerah Kabupaten Gianyar Sesuai Perda Tahun 2008 terdiri dari 1. Sekretariat Daerah dengan 5 Staf Ahli, 3 Asisten, 12 Bagian 2. Sekretariat DPRD 3. Inspektorat 4. 8 Lembaga Teknis Daerah terdiri dari Badan Bappeda, Badan Kesbang-Pol & Linmas, Badan PP & KB, BLH, BPMD, BPPT, BKD, BPBDRSUD SanjiwaniKPAD Sat Pol. PP. 5. Dinas – Dinas 15 Dinas 6. Kecamatan 7 dan 6 Kelurahan. 5. Pendapatan Asli Daerah Sektor Unggulan Kabupaten Gianyar adalah pertanian dalam arti luas, Home Industri dan Pariwisata. Perkembangan APBD dan PAD Kab. Gianyar Tahun 2009-2014 TAHUN PAD Rp. Milyar APBD % PAD thd APBD 2009 112,72 749,76 15,03 2010 153,62 806,37 19,05 2011 175,27 903,93 19,39 2012 210,19 1,007 20,88 2013 238,55 21,45 2014 312,16 1,187 26,29 Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan merupakan penyumbang terbesar PAD rata-rata 51,65 % dari Total Pendapatan. APBD Kabupaten Gianyar Periode 2010 S/D 2014 Dalam Juta Rupiah URAIAN 2010 2011 2012 2013 2014 1. PENDAPATAN PAD DANA PERIMBANGA N LAIN-LAIN PENDAPATAN 2. BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG 6. Pengembangan kawasan pariwisata Sesuai SK Gub. Bali No. 528/1993 ditetapkan 2 kawasan pariwisata yang meliputi a. Kawasan Pariwisata Ubud yg telah berkembang dengan luas Ha. b. SK. Bupati No. 227/2002 Kawasan Pariwisata Lebih dengan luas Ha SK Bupati No. 313/2002. Jumlah Obyek dan Daya Tarik Wisata sebanyak 61 buah tersebar di 7 kecamatan SK. Bupati Gianyar No 402/2008 dengan rincian Fasilitas Pariwisata di wilayah Kabupaten Gianyar FASILITAS PARIWISATA TAHUN 2013 JUMLAH KAPASITAS HOTEL BINTANG 16 599 kamar HOTEL MELATI 195 kamar PONDOK WISATA 794 kamar RESTAURAN 125 seat RUMAH MAKAN 268 seat BAR 97 seat FASILITAS KESEHATAN YGADA DI JENIS FASILITASKESEHATAN 2009 S/D 2010 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Faskes UPT Kesmas/Puskesmas Puskesmas Pembantu Poskesdes Posyandu UPT Kesehatan Matra UPT Lab. Kesmas UPT Gudang Farmasi Mobil Ambulance/Pusling Mobil Pap Smear Rumah Sakit Umum Jumlah 13 unit 65 unit 70 unit 566 unit 1 unit 1 unit 1 unit 15 unit 1 unit 4 unit IV. HASIL KEGIATAN STUDY BANDING Kegiatan Study Banding ke Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2014 s/d 6 juni audiensi dengan Dinas Kesehatan dan melakukan kunjungan kerja ke salah satu Puskesmas yaitu Puskesmas Payangan. A. Pengertian BLUD Badan Layanan Umum Daerah adalah SKPD atau Unit SKPD di lingkungan PEMDA yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyedian barang dan / atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan keuntungan. PPK-BLUD Pola Pengelolaan Keuangan BLUD adalah Pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. B. Tujuan Tujuan Pembentukan PPK-BLUD 1 MENINGKATKAN MUTU PELAYANAN MASYARAKAT 2 MEMBERIKAN FLEKSIBILITAS DLM PENGELOLAAN KEUANGAN 3 PENERAPAN PRAKTEK BISNIS YANG SEHAT C. Dasar Hukum 1 UU No 1 thn 2004 Tentang Perbendaharaan Negara ps 68, 69 memfokuskan pada instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat, diberikan FLEKSIBILITAS dalam pola pengelolaan keuangan dengan sebutan BADAN LAYANAN UMUM BLU . 2 PP No 58 thn 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, pasal 150 pedoman teknis mengenai pengelolaan keuangan BLUD diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri setelah memperoleh pertimbangan Menteri Keuangan. 3 Permendagri No 61 thn 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD. 4 Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar No 46/SK/2009 Tgl 28 Agustus 2009 Tentang Pembentukan Tim Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah PPK-BLUD Unit Pelaksana Teknis Kesehatan Masyarakat UPT Kesams Di Kabupaten Gianyar . D. Karakteristik BLUD 1 Berkedudukan sebagai lembaga pemerintah bukan kekayaan negara yang dipisahkan 2 Menghasilkan barang / jasa yang seluruhnya / sebagian dijual kepada publik 3 Tidak bertujuan mencari keuntungan laba 4 Dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan produktifitas a la korporasi 5 Pendapatan dan sumbangan dapat digunakan langsung 6 Pegawai dapat terdiri dari pns dan non-pns 7 Bukan sebagai subyek pajak E. Persayaratan BLUD Untuk dapat menerapkan ppk-blud harus memenuhi 3 tiga persyaratan yaitu 1 Persyaratan teknis 2 Persyaratan substantif, dan 3 Persyaratan administratif Persyaratan Teknis Yaitu Kinerja pelayanan tugas dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui penerapan PPK-BLUD sebagaimana direkomendasikan oleh SKPD pembina teknis Kinerja keuangan SKPD/UK SKPD yang bersangkutan adalah sehat sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penerapan PPK BLUD Dokumen usulan penerapan PPK BLUD adalah 1 Daftar aset termasuk nilainya, sehingga akan diketahui nilai kekayaan yang dimiliki SKPD/UK SKPD yang akan diusulkan menerapkan PPK BLUD 2 Pendapatannya menunjukkan kecenderungan naik dari tahun ke tahun, sehingga skpd/uk skpd tersebut dapat mandiri 3 Prosentase cost recovery sebesar 60% untuk mengetahui seberapa besar pendapatannya dapat menopang biaya operasional dalam satu tahun anggaran. Persyaratan Substantif Menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi utama yang berhubungan dengan 1 Menyediakan barang/dan atau jasa untuk layanan umum 2 Mengelola wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masy. Atau untuk layanan umum; dan atau 3 Mengelola dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat. Bidang layanan umum yang diselenggarakan bersifat operasional yang menghasilkan semi barang/jasa publik quasi publik goods, Dalam melakukan kegiatannya tidak mengutamakan pencarian keuntungan Persyaratan Administratif 1 Pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, 2 3 4 5 6 keuangan, dan manfaat bagi masyarakat; Pola Tata Kelola; Rencana Strategis Bisnis; Laporan Keuangan Pokok; Standart Pelayanan Minimum; Laporan Audit Terakhir bila telah diaudit atau membuat pernyataan bersedia diaudit secara independen. Kriteria Penetapan PPK BLUD Persyaratan administratif digunakan untuk menentukan skpd/uk skpd dalam menetapkan penerapan ppk-blud secara penuh atau bertahap. Penerapan ppk-blud secara bertahap apabila persyaratan substantif dan teknis terpenuhi tetapi persyaratan administratif belum terpenuhi
Dalamakreditasi puskesmas kegiatan kaji banding diperlukan sebagai kesempatan untuk belajar dari pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan Admen, UKM dan UKP puskesmas di puskesmas yang lain dan dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak untuk perbaikan kinerja masing-masing puskesmas.
LAPORAN KAJI BANDING KE PUSKESMAS BAGAN BATUKECAMATAN BAGAN SINEMBAHKABUPATEN ROKAN HILIR PROVINSI RIAU PUSKESMAS TANJUNG MEDAN KECAMATAN TANJUNG MEDAN KABUPATEN ROKAN HILIR PROVINSI RIAU BAB I PENDAHULUAN Belakang Agar Puskesmas dapat menjalankan fungsinya secara optimal, perlu dikelola dengan baik,segi kinerja pelayanan, proses pelayanan, maupun sumber daya yang digunakan. Masyarakatmenghendaki pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu, serta dapat menjawab kebutuhanmereka, oleh karena itu upaya peningkatan mutu, manajemen risiko dan keselamatan pasien perluditerapkan dalam pengelolaan Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan yangkomprehensif kepada masyarakat. Untuk menjamin bahwa perbaikan mutu, peningkatan kinerja dan penerapan manajemenrisiko dilaksanakan secara berkesinambungan di Puskesmas, maka perlu dilakukan penilaian oleh pihak eksternal dengan menggunakan standar yang ditetapkan yaitu melalui mekanisme utama akreditasi Puskesmas adalah untuk pembinaan peningkatan mutu, kinerjamelalui perbaikan yang berkesinambungan terhadap sistem manajemen, sistem manajemen mutudan sistem penyelenggaraan pelayanan dan program, serta penerapan manajemen risiko, dan bukansekedar penilaian untuk mendapatkan sertifikat akreditasi. Titik berat pelayanan kesehatan primer adalah promotif & preventif yang mendorongmeningkatnya peran serta dan kemandirian masyarat dalam mengatasi berbagai faktor risikokesehatan. Keberhasilan pelayanan kesehatan primer akan mendukung pelaksanaan JaminanKesehatan Nasional JKN, dimana akan mengurangi jumlah pasien yang di rujuk. SehinggaAkreditasi Puskesmas sebuah keniscayaan di era karena itu sangat pantas bagi kami melakukan studi banding ke Puskesmas Kemansebagai bahan pembelajaran mengenai peningkatan Mutu dan Akreditasi Puskesmas untuk diterapkan dalam proses peningkatan mutu dan akreditasi di Puskesmas kami. b. Tujuan1. Tujuan UmumMelakukan Kaji banding ke Puskesmas Bagan Batu dengan tujuan perjalanan dinas yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan mutu UKM Puskesmas Tanjung Tujuan Khusus Melakukan studi banding proses dan kegiatan persiapan akreditasi melalui kegiatanwawancara dengan pihak Puskesmas Bagan Batu Melakukan survey fisik berkaitan dengan akreditasi Melakukan dokumentasi-dokumentasi akreditasic. Perumusan Pertanyaan proses persiapan akreditasi Puskesmas Bagan Batu? kendala yang dihadapi dalam akreditasi? BAB IILAPORAN KAJI BANDING Puskesmas Tanjung Medan melaksanakan kunjungan kaji banding ke Puskesmas BaganBatu kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir yang telah melaksanakan akreditasiPuskesmas. Adapun tujuannya yakni menggali dan melihat langsung “ best practice ” yang ada diPuskesmas Bagan Batu dalam pelaksanaan akreditasi Puskesmas; Mengetahui lebih mendalammengenai kegiatan akreditasi Puskesmas; Mempelajari tentang menyusun kelengkapan pedomantata naskah terkait dengan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh standar kaji banding dilaksanakan pada tanggal . Banyak hal yangdiperoleh dalam kunjungan kaji banding tersebut. Peserta yang ikut dalam kegiatan kaji banding inidengan jumlah 16 Orang terdiri dari Pimpinan Puskesmas Tanjung Medan dan Tim Pokja akreditasidari Puskesmas Tanjung mendapat penjelasan tentang pelaksanaan akreditasi Puskesmas di Kabupaten RokanHilir sekaligus ramah tamah. Pelaksanaan kunjungan di lokasi Puskesmas akreditasi yaituPuskesmas Bagan Batu, penerimaan oleh tim Puskesmas di lokasi kaji banding. Peninjauan kajidokumentasi pada masing-masing Pokja akreditasi. Identifikasi potensi dan hambatan pelaksanaanakreditasi Puskesmas di Puskesmas Bagan Batu. Diskusi kelompok Tim Kaji Banding bersama TimPuskesmas Bagan Batu dan tanya jawab dengan Puskesmas Bagan Batu. Selama dalam kunjungankaji banding tersebut kami mendapat banyak masukan dan kisah sukses dalam meningkatkan mutu pelayanan di Puskesmas Bagan hangat dan bersahaja dihadirkan oleh, sebagai kepala Puskesmas beserta seluruh staf PuskesmasBagan Batu. Seluruh peserta kaji banding diajak berkeliling ke semua ruangan pelayanan danmelihat langsung pola pelayanan yang diberikan oleh seluruh staf Puskesmas Bagan Rencana KegiatanPada kegiatan kaji banding Puskesmas Tanjung Medan kegiatan dimulai darimengidentifikasi capaian program hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan tiga bulan sekali pada program prioritas dan pada penilaian kinerja puskesmas. Program yang kurang dari target akandilakukan upaya perbaikan. Jika dimungkinkan dilakukan Kaji banding pada Puskesmas yang sudah berhasil memenuhi target sesuai dengan target dan standar mutu puskesmas. Adapun jadwal tahapkegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tanjung Medan adalah sebagai berikut Tahap Kegiatan Kaji Banding Puskesmas Tanjung Medan NoKegiatanWaktuKeterangan 1Evaluasi capaian kinerja yang masih kurang dari targetPenanggung jawab program2Konsultasi ke Dinas Kesehatan terkait dengan rencana kaji banding untuk menentukan puskesmas yang akan ditujuhPenanggung jawab program3Membuat instrumen kaji bandingPenanggung jawab program4Membuat kerangka acuan kaji bandingPuskesmas Tanjung Medan5Membuat surat permohona kaji banding pada puskesmas yang ditujuh untuk kaji bandingPuskesmas Tanjung Medan6Melakukan konfirmasi pada puskesmas yang dituju untuk kaji Puskesmas Bagan Batu
LAPORANPELAKSANAAN KAJI BANDING PUSKESMAS WARSAWE (RUK) yang januari 2019 telah disetujui dan 3. Evaluasi kinerja dibandingkan dengan Puskesmas tahun 2018 hasil kinerja Puskesmas melalui Penilaian Kinerja tahun 2018 Puskesmas (PKP). 5. Melakukan Analisa 4. Tahap penyusunan rencana situasi melalui Survei pelaksana kegiatan (RPK) Mawas Diri
100% found this document useful 4 votes4K views14 pagesDescriptionLaporan Hasil Kegiatan Kaji Banding PuskesmasCopyright© © All Rights ReservedAvailable FormatsDOC, PDF, TXT or read online from ScribdShare this documentDid you find this document useful?100% found this document useful 4 votes4K views14 pagesLaporan Hasil Kegiatan Kaji Banding PuskesmasJump to Page You are on page 1of 14 You're Reading a Free Preview Pages 6 to 12 are not shown in this preview. Reward Your CuriosityEverything you want to Anywhere. Any Commitment. Cancel anytime.
. 4dkbjf3sng.pages.dev/5394dkbjf3sng.pages.dev/7254dkbjf3sng.pages.dev/7874dkbjf3sng.pages.dev/5524dkbjf3sng.pages.dev/2824dkbjf3sng.pages.dev/4694dkbjf3sng.pages.dev/4034dkbjf3sng.pages.dev/604dkbjf3sng.pages.dev/5854dkbjf3sng.pages.dev/1834dkbjf3sng.pages.dev/2324dkbjf3sng.pages.dev/5294dkbjf3sng.pages.dev/6134dkbjf3sng.pages.dev/2084dkbjf3sng.pages.dev/467
hasil kaji banding puskesmas
